Lensa News

Fakta, Data dan Realita

Thursday 1st December 2022

Bahas Persoalan Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan, Sekdako Dumai Hadiri Pertemuan Pemprov Riau Dengan Tim Komisi IV DPR RI

Bahas Persoalan Kebun Sawit Dalam Kawasan Hutan, Sekdako Dumai Hadiri Pertemuan Pemprov Riau Dengan Tim Komisi IV DPR RI

PEKANBARU, LENSA NEWS

Wali Kota Dumai dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai H. Indra Gunawan, S.IP, M.Si menghadiri Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Komisi IV DPR RI bertempat di Balai Serindit Aula Gubernuran, Senin (7/3/2022).

Pertemuan yang juga dihadiri oleh Bupati/Wali Kota se Provinsi Riau atau yang mewakili ini dalam rangka Pembahasan Permasalahan Kebun Sawit di Dalam Kawasan Hutan dan Program Sawit Rakyat di Provinsi Riau.

Gubernur Riau (Gubri) Drs. H. Syamsuar, M.Si memimpin jalannya diskusi bersama Tim Komisi IV DPR RI lengkap bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi, Dirjen Perkebunan, dan Dirjen Gakkum KLHK.

Gubri mengungkapkan, sebagai provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, Riau menjadi percontohan penertiban kebun sawit ilegal.

Dari data Komisi IV DPR RI diketahui luas perkebunan sawit ilegal di Riau mencapai 1,8 juta hektare. Namun, dari versi lain luas perkebunan sawit ilegal ini luasnya 1,4 juta hektare.

“Komisi IV DPR RI menjadikan Riau sebagai percontohan dalam rangka penertiban perkebunan sawit dalam kawasan hutan. Sebab, dari 3 juta hektar lebih perkebunan masuk hutan di Indonesia, separuhnya ada di Riau. Sehingga apabila Riau selesai, yang lain selesai” ujar Syamsuar.

Dari hasil pertemuan ini, kata Gubri, khusus perusahaan yang kebunnya masuk kawasan hutan memang sudah mulai pengurusan izin di KHLK.

“Sedangkan, yang masih kita harapkan itu dari segi kelompok petani sawit rakyat yang di daerah dengan luas kebun 5 hektar ke bawah. Kami minta supaya ini (validasinya, red) didelegasikan ke pemda agar khusus para petani ini dapat diinventarisasi oleh kabupaten/kota,” kata Gubri.

Masyarakat, kata Gubri juga antusias untuk membantu percepatan pengurusan izin kebun petani yang masuk kawasan hutan. Dalam hal ini lah, pemda perlu dilibatkan untuk percepatan validasi agar selesai sesuai target.

“Saya terus terang tadi juga ketemu beberapa kepala desa, mereka ingin sekali membantu percepatan pengurusan izin kebun masyarakat dalam kawasan hutan tersebut.

Sumber (diskominfo)

banner 468x60

No Responses

Comments are closed.

lainnya: