Polresta Pekanbaru Selidiki Dugaan Fee Dana Penjaminan PT Jamkrida ke Pegawai Bank Riau Kepri

Berdasarkan foto surat yang diduga kuat diterbitkan oleh Polresta Pekanbaru, tertulis adanya surat penyelidikan dengan nomor: SP.LIDIK/280/III/RES.2.2/2022/RESKRIM tanggal 9 Maret 2022.

Dugaan pemberian fee tersebut terjadi dalam periode Desember 2019 hingga September 2020.

SabangMerauke News telah mencoba mengonfirmasi Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Andrie Setiawan via pesan WhatsApp ikhwal kebenaran surat tersebut. Namun, Andri belum memberikan jawaban konfirmasi.

Pejabat Humas Bank Riau Kepri, Dwi belum memberikan klarifikasi atas dugaan kasus baru pemberian komisi kepada kepala cabang BRK ini.

“Maaf, saya belum dapat informasi terkait ini,” terang Dwi melalui pesan WhatsApp, Kamis (31/3/2022).

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK, Fajar Restu juga belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi. Ia hanya mengirimkan emotion dengan tulisan ‘siap’.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan OJK Riau, Lutfi telah memberikan pernyataan tentang kasus ini. Meski hanya memberikan komentar irit dan singkat lewat pesan Whatsapp, OJK Riau menyebut pemberian komisi tidak diperkenankan untuk pribadi.

“Secara normatif tidak diperkenankan penerimaan pribadi,” terang Kepala OJK Perwakilan Provinsi Riau, Lutfi pada Jumat (10/12/2021) lalu.

Diwartakan sebelumnya oleh media ini, diduga PT Jamkrida yang juga merupakan BUMD milik Pemprov Riau telah memberikan komisi kepada para kepala cabang BRK. Pemberian uang disebut sebagai biaya akuisisi atau komisi atas apresiasi karena kepala cabang BRK telah melakukan penjaminan kredit produktif yang diproses tidak melalui broker alias head to head kepada PT Jamkrida Riau.

Sumber (Sabangmarauke.news)