Serah Sertifikat Tanah, Menteri ATR/BPN Kunker Dumai

DUMAI,LensaNews
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Sofyan A Djalil, SH., MA., MALD., Ph.D., lakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kota Dumai, Kamis (02/09/2021). Kunker dengan agenda penyerahan sertifikat tanah Program PTSL kepada masyarakat se-Provinsi Riau.

Termasuk dalam rombongan, Gubernur Riau (Gubri), Drs. H. Syamsuar, M.Si., dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, M. Syahrir.

Tuan rumah, Walikota Dumai, H. Paisal, SKM, MARS bersama Kepala Kantor BPN Kota Dumai, Robert H. Sirait, ST, M.Si dan Ketua DPH LAMR Dumai Datuk Syahruddin Husin, sambut kedatangan rombongan, di Balai Pertemuan Sri Bunga Tanjung.

Selain on the spot, penyerahan sertifikat juga dilaksanakan virtual dan di siar langsung lewat aplikasi YouTube, disaksikan 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

Penerima sertifikat secara simbolis 30 orang/instansi (TNI/BNN/Pemko/masyarakat), dari total se-kota Dumai 1.555 lembar. Total se-Riau 5.000 lembar.

Untuk Dumai, penerbitan sertifikat berdasar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terdiri dari :

1. Perorangan sebanyak 1.517 bidang
2. Rumah ibadah/wakaf 4 bidang
3. Pemko 30 bidang
4. Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 4 bidang

Terlebih dahulu, rombongan di jamu tarian oleh sanggar tari “Tuah Betung” Pimpinan Alfala, dan menyuguhi Kapur Sirih tanda hormat kepada Pembesar yang datang di Tanah Melayu.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN M. Syahrir terangkan luas lahan di Riau 9 Juta Ha.

“Persoalan tanah sangat kompleks, perlu dukungan Pusat karena ada lahan yang dahulu nya bertransaksi di pusat,” ujar Syahrir.

Gubernur Syamsuar berkesempatan dalam sambutannya ucapkan terimakasih karena BPN telah terbitkan sertifikat bagi masyarakat Riau.

Walikota dalam sambutannya mengatakan atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Dumai dan seluruh masyarakat, sangat bersuka cita dan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunker Menteri ATR BPN.

Sebelumnya, Pemko telah menerima Bantuan Teknis (Bantek) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Kota Dumai, dua tahun berturut-turut oleh Kementerian ATR/BPN RI.

Pertama, untuk Rencana Detail Tata Ruang Online Single Submission (RDTR OSS) Kecamatan Sungai Sembilan sampai Dumai Kota dan kedua untuk RDTR Kecamatan Medang Kampai.

“Alhamdulillah pak menteri. Perlu informasikan bahwa kami telah action, bergerak cepat. Kedua RTDR tersebut telah kami terbitkan Peraturan Walikota-nya, sehingga kami leluasa bergerak dan sangat berguna dalam menumbuhkan iklim investasi,” ungkapnya.

H. Paisal berharap, di tahun depan Menteri ATR BPN dapat menambah lagi Bantek Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka menunjang percepatan perizinan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), untuk cakupan wilayah dari Kecamatan Dumai Timur hingga Bukit Kapur.

Menteri ATR BPN dalam sambutannya menjelaskan bahwa PTSL adalah salah satu konsern Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo tentang administrasi pertanahan yang selama ini masih banyak masalah.

“Akibatnya akan terjadi konflik. Tanah-tanah instansi yang bermasalah, tanah pemerintah banyak yang hilang dan diclaim oleh orang lain, dokumen yang tidak jelas itu terjadi di seluruh Indonesia. Belum lagi konflik di tengah masyarakat karena persoalan tanah,” ucapnya.

Problem ini juga disebabkan karena dulu teknologi masih belum sebaik sekarang, pengukuran yang tidak disiplin, dan masih banyak persoalan-persoalan lainnya yang mengakibatkan beban luar biasa bagi masyarakat.

“Oleh sebab itu, Presiden semenjak di lantik hingga sekarang memiliki atensi yang besar, terkait permasalahan ini, dengan target di tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar,” ungkapnya.

Dijelaskan Sofyan Djalil, ada empat layanan digital yang diterapkan BPN untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang mengurus surat pertanahan.

Keempat layanan digital itu mulai dari pengecekan sertifikat, hak tanggungan elektronik, zona nilai tanah dan surat keterangan pendaftaran tanah. Layanan, memudahkan masyarakat dan mengurangi 40 persen antrian.

“Kami punya target bagaimana BPN makin hari makin baik kepada masyarakat. Kami terus update pelayanan digital, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke BPN,” kata Sofyan A Djalil.

Di tambahkan, jika seluruh tanah terdaftar, masyarakat tidak perlu khawatir tentang konflik yang terjadi, karena mendapat kekuatan hukum kuat atas hak milik tanah dan pastinya bisa meningkatkan perekonomian.

“Tahun 2020 ada 8 juta sertifikat di terbitkan, tahun ini ditargetkan 9 juta,” pungkas Sofyan Djalil.

Turut hadir dalam agenda Danlanal, Dandim, Dansatradar, Kapolres, Kajari, Kepala BPKAD, Plt. Kepala Bappeda, Plt. Kadis PUPR, Plt. Kadis Perkim, Plt. Kepala Bapenda, Plt. Kadis DPMPTSP, Plt. Kadis Perikanan, para Camat, BMPD, Pengurus IPPAT dan Ketua Kadin Zulfan Ismaini.

(RHS)

Related Posts