Targetkan Zona Hijau Pelayanan Publik Tahun 2023, Pemkab Labusel Ikuti Evaluasi Persiapan Penilian

Foto: harianSIB.com/Rudi Afandi Simbolon
FOTO BERSAMA: Ombudsman RI Sumatera Utara foto bersama Pimpinan OPD Pemkab Labusel, Jumat (23/6/2023).

Kotapinang,LENSA NEWS

Sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) mengikuti evaluasi persiapan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 oleh Ombudsman RI, Jumat (23/6/2023).

Ditargetkan predikat Pemkab Labusel meningkatkan menjadi zona hijau, dari sebelumnya zona merah pada 2022 tahun lalu.

Kegiatan tersebut dibuka Bupati Labusel, H.Edimin, diwakili Plh Sekda, Fuadi, dengan narasumber Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara (Sumut), Abyadi Siregar.

Peserta kegiatan terdiri dari para pejabat penanggungjawab penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTST).

Pada kegiatan yang dihadiri para Asisten, Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara (Sumut), Abyadi Siregar memberikan arahan kepada satuan kerja pada tujuh lokasi penilaian agar berubah dari zona merah ke zona hijau. Karena, kata dia, pelayanan publik itu merupakan komitmen seluruh Pemkab untuk melayanii masyarakat.

“Semoga Pemkab Labusel dapat meraih predikat zona hijau dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023,” katanya.

Di tempat yang sama, Plh Sekda Fuadi saat membacakan arahan Bupati mengatakan, Pemkab berkomitmen untuk memperbaiki manajemen pelayanan publik, sehingga evaluasi tersebut dilaksanakan. Sehingga kata dia, kedepannya diharapkan masyarakat dapat menerima pelayanan lebih baik.

Dia pun menekankan kepada para ASN agar memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Menurut Bupati, pelayanan yang baik merupakan hak masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemkab Labusel, Cintra Simbolon, menambahkan, tahun lalu Kabupaten Labusel mendapatkan predikat zona merah dari Ombudsman RI. Dia berharap, dengan evaluasi ini akan ada perbaikan-perbaikan, sehingga diharapkan meraih zona hijau pelayanan publik. (*)

Related Posts